Mitra Polisi TV on line,— Perwakilan petani dari Riau dan Jambi terus melanjutkan aksi jalan kaki menuju Istana Negara, memasuki hari ketiga perjalanan mereka. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perjuangan melawan ketimpangan agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Salah satu sosok yang mencuri perhatian adalah Ibu Acah(80), seorang janda dan ibu dari dua anak asal Desa Semelinang Darat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
Ibu Acah menghadapi tekanan berat setelah dituduh menduduki kawasan hutan secara ilegal karena berkebun di lahan yang diklaim sebagai areal konsesi PT Rimba Peranap Indah (RPI) di kecamatan Peranap.
Ia bahkan pernah menerima ultimatum dari perusahaan untuk mengosongkan lahannya dalam waktu 3×24 jam atau menghadapi ancaman hukum.
**Ketimpangan Hukum dan Hak Rakyat**
Kisah Ibu Acah menjadi potret nyata ketimpangan hukum dalam konflik agraria. Pemerintah, melalui penetapan kawasan hutan yang sepihak, memberikan hak konsesi besar kepada perusahaan seperti PT RPI, sementara hak rakyat atas tanah yang mereka kelola selama bertahun-tahun diabaikan, tanpa ada solusi memihak kepada Masyarakat .
“Tanah kami ini satu-satunya sumber kehidupan. Tapi justru kami dianggap melanggar hukum. Sementara perusahaan dengan mudahnya menguasai lahan luas,” kata Ibu Acah saat long March dari pelabuhan merak menuju istana. Kamis 5 /12/2024.
Fenomena ini mencerminkan kegagalan kebijakan Reforma Agraria yang digadang-gadang dapat mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Kebijakan ini, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, belum mampu menjawab persoalan agraria yang merugikan masyarakat kecil seperti Ibu Acah, atau Rencana Pemerintah belum sampai ke wilayah sengketa seperti nasib para petani Riau dan Jambi yg akan lakukan orasi ini.
**Harapan di Tengah Langkah Panjang**
Aksi jalan kaki ini juga diikuti oleh petani dari Jambi yang menghadapi konflik serupa, seperti masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Batanghari.
Mereka menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memerintahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk segera menuntaskan persoalan ini.
“Kami meminta agar hak-hak masyarakat atas tanah dihormati dan dilindungi. Ketimpangan ini harus diakhiri,” ujar Ibu Acah saat didampingi Muhammad Ridwan .
Para petani kini telah tiba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Rabu (4/12/2024), untuk bersiap menyeberang ke Pelabuhan Merak.
Muhammad Ridwan, Ketua Umum Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR), menyampaikan bahwa aksi ini merupakan langkah terakhir dari para petani yang telah berjuang selama bertahun-tahun melalui jalur dialog tanpa hasil.
“Dengan penuh kesadaran, masyarakat dari Riau dan Jambi ini menabung Rp2.000 per hari selama sebulan untuk membiayai perjalanan panjang ini. Mereka hanya berharap persoalan agraria yang mereka hadapi dapat segera diselesaikan,” kata Ridwan.
**Seruan Keadilan untuk Petani**
Aksi ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan agraria. Para petani berharap langkah mereka mampu membuka mata pemerintah untuk berpihak kepada rakyat kecil.
“Kami ingin pemerintah hadir untuk melindungi, bukan memaksa kami menerima solusi yang merugikan, seperti pola kemitraan yang tidak adil,” tegas nya
Perjalanan mereka menuju Jakarta akan menjadi ujian, tidak hanya bagi fisik para petani, tetapi juga bagi pemerintah dalam menunjukkan keberpihakan pada rakyat.** (Kus).
