Cianjur. Mitrapolisitv.com -Sebagai syarat utama bagi para petani yang akan membeli pupuk bersubsidi, salah satunya adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk ( KTP ).
Sementara para petani di Kabupaten Cianjur, mayoritas tidak memiliki KTP elektronik. Hal tersebut menjadi momok permasalahan di kalangan para petani.
Untuk memudahkan masyarakat petani mendapatkan KTP elektonik ( KTP el ), Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Cianjur melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) termasuk Dinas Kependudukandan Catatan Sipil (.Disfukcapil ) Kabuaten Cianjur dalam pembuatan KTP el bagi para petani. Dengan KTP el, petani bisa membeli pupuk bersubsidi sesuai prosedur.
Bupati Cianjur, Heman Suherman mengatakan, belum meratanya aloasi pupuk bersubsidi ke para petani, karena masalah pembaharuan data kependudukan para petani, danmasih banyaknya petani yang tidak memiliki KTP el.
” Syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, salah satunya adalah memiliki. KTP el. Di lapangan masih banyak petani yang menggunakan KTP manual, sehingga masyarakat kesulitan membeli.pupuk bersubsidi,” Katanya.
Terkait dengan pembaharuan data kependudukan para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, para petani wajib memiliki KTP el. ” Untuk kelancaran petani memiliki KTP el, Disdukcapil akan melakkan jemput bola dengan mengunjungi para kelompok tani.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, saat ini data yang masih punya KTP manual, Disdukcapil Cianjur akan jemput bola ke masing-masing ke kelompok tani untuk melakukan
perekaman KTP el. Paling utama para petani bisa membeli pupuk bersubsidi.
Di tahun 2024 di Cuanjur tercatat sekitar 194.814 petani dengan alokasi lahan seluas 224.778 hektar. Untuk lahan seluas itu dibutuhkan pupuk urea bersubsidi sebanyak 48. 013 ton dan NPK 55.558 ton pertahun.
Sedangkan pupuk yang sudah terealisasi, pupuk untuk Urea sekitar 40 ribu ton dan untuk NPK baru sekitar 30 ribu ton sehingga dinilai masih belum mencukupi, untuk mencapai target pemkab mengajukan penambahan melalui data KTP masyarakat yang diperbarui.
“Kami menargetkan alokasi yang diterima setiap bulan sesuai dengan kebutuhan di angka 48 ribu ton Urea dan 57 ribu ton NKP, sehingga petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi,” pungkasnya
Subur
