MitraPolisiTvOnline.Com.RIAU – Sudah bertahun-tahun petani Indragiri Hulu, petani Kampar Provinsi Riau dan petani desa Delima Provinsi Jambi menjadi korban perampasan tanah. Lahan pertaniannya digusur, tanahnya dirampas oleh perusahaan-perusahaan bermodal besar. Tanah yang menjadi sumber kehidupan petani tersebut tak lagi memberikan harapan akan kehidupan setelah berubah bentuk karena diterjang buldozer dan excavator.
Hari-hari yang dialami mereka selama aksi jalan kaki tidak lebih buruk dari hari-hari yang dialami ketika berada di kampung halamannya sendiri. Di kampung halamannya mereka di intimidasi, ancaman, kekerasan tak berujung pangkal adalah santapan sehari-hari di tengah kemiskinan yang akut. Ucap Muhammad Ridwan ketua komite perjuangan petani Rakyat
( KPPR), didampingi Andi Saputra,Rabu 28/12 /2024.melalui rilisnya.
Dikatakannya, Hal ini terjadi setelah pemerintah memberikan izin HTI kepada PT. Rimba Peranap Indah, HTI PT. Wirakarya Sakti (WKS) dan izin perkebunan kepada HGU PT. Trimitra Lestari.
Bahkan, hasil perjuangan petani ini seringkali dihianati oleh perusahaan dan pemerintah, malah terkesan dianggap kertas biasa, sehingga surat-surat, hasil-hasil kesepakatan yang sudah dilakukan, itu terkesan hanya dimasukkan ke “keranjang sampah”. Kesalnya.
Selama hampir 10 tahun ini fasilitasi penyelesaian konflik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI baru dilakukan ketika masyarakat malakukan aksi-aksi domontrasi mengetuk pintu KLHK untuk mengambil sikap yang tegas dalam penyelesaian konflik kehutanan dengan sebesar-besarnya mengedepankan kepentingan rakyat. Respon dan fasilitasi KLHK inipun terkesan hanya upaya formalitas untuk meredam aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum tani. Hasil-hasil rapat fasiltasi penyelesaian konflik oleh KLHK dari aksi-aksi petani ini hanya lebih banyak hanya sampai pada kesepakatan bahwa KLHK akan menurunkan TIM kelapangan, setelah masyarakat membubarkan aksi demontrasi terkadang berbulan-bulan belum ada realisasi kepastian kapan TIM dimaksud akan turun kelapangan. Kalaupun ada TIM dari KLHK turun kelapangan, setelah itu tidak ada tindaklanjut fasilitasi oleh KLHK, apalagi sampai pada finalisasi penyelesaian yang mengedepankan kepentingan rakyat.
Saat ini sudah berhari-hari sebanyak 376 orang petani yang terdiri dari 341 orang laki-laki dan 35 orang ibu-ibu menginap didepan gedung Kementerian Kehutanan RI, dengan beratapkan tenda terpal dan alas seadanya, mereka menunggu kebijakan Menteri Kehutanan untuk mencabut izin HTI dari tanah perkebunan mereka. Dibawah tenda didepan gedung Kementerian Kehutanan hujan, panas dan makan seadanya tidak menyurutkan semangat dan harapan mereka agar Menteri Kehutanan mengembalikan tanah perkebunana mereka yang dirampas oleh Izin HTI PT. Rimba Peranap Indah dan HTI PT. Wirakarya Sakti (WKS). Bahkan dari 341 orang perwakilan petani ini, sudah banyak yang mulai sakit-sakitan, ada 1 orang yang sudah dirawat di ICU (intensive care unit) RSAL Mintohardjo Jakarta.
Selain itu ada fakta menarik yang dimana keluarga masyakarat yang ikut aksi jalan kaki di Jakarta yang sekarang bertahan dan bertenda, menginap di depan kantor Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa mereka di datangi tiap rumah oleh Babinkamtibmas di Kelayang supaya yang aksi jalan kaki di suruh pulang.
Ditambahkan Andi syaputra, Kami juga berharap adanya dukungan dari semua pihak, dengan memberikan solidaritas perjuangan maupun dukungan donasi berupa bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dll bisa dapat membatu perjuangan perwakilan petani Riau dan petani Jambi.
Demikain atas dukungan, solidaritas dan bantuan baik moril dan materi dari bapak /Ibu ,saudara saudara kami ucapkan banyak terima kasih.(KUS)
